Metro –– Pemerintah Kota Metro melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yulia, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Tahun 2025 sekaligus pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 Juta Rumah. Rakor tersebut digelar secara virtual di Ruang OR Setda Kota Metro, Senin (25/8/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan agar daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Konsumen (IPK) memastikan dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat.
Tomsi juga meminta setiap kecamatan memiliki perwakilan Bulog guna memperkuat pengawasan distribusi pangan, khususnya di pasar dan pedagang kecil. Selain itu, Kementerian Perdagangan diminta menyajikan data distribusi kebutuhan pokok secara lengkap untuk mendukung langkah pengawasan pemerintah daerah dan Forkopimda.
“Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pasar. Perlu ada komitmen bersama melalui nota kesepahaman atau MoU antar pelaku usaha di kabupaten dan kota, agar distribusi, ketersediaan barang, dan kestabilan harga lebih terjaga,” tegasnya.
Dalam rakor itu juga terungkap bahwa beras SPHP belum tersalurkan ke Koperasi Merah Putih, sementara beras premium mulai langka. Adapun beras yang tersedia di pasaran dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Evaluasi terkait HET beras rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam rakor khusus tingkat eselon I.
Sementara itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Metro, Yulia, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pemantauan harga harian, memastikan kelancaran distribusi, serta menyiapkan langkah intervensi pasar bila diperlukan.
“Selain itu, percepatan realisasi subsidi, optimalisasi cadangan pangan daerah, dan sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga harus ditingkatkan,” ujarnya.
Yulia juga meminta OPD terkait aktif melaporkan perkembangan dan melakukan evaluasi rutin agar potensi lonjakan harga bisa diantisipasi sejak dini.
Rakor tersebut turut diikuti perwakilan Kejaksaan Negeri Metro, Polres Metro, Kodim 0411/KM, serta undangan lainnya.