Metro -- Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan peningkatan dan penanganan infrastruktur di Bumi Sai Wawai.
Langkah ini dilakukan semaksimal mungkin guna menjamin kenyamanan serta memudahkan mobilitas masyarakat, meskipun di tengah tantangan pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun 2026.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Metro, Sri Mulyani, mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, menyatakan bahwa pemerintah terus mencari berbagai terobosan dan langkah taktis agar kualitas jalan di Kota Metro tetap terjaga.
Sri Mulyani menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pembangunan infrastruktur.
Tidak ditransfernya dana Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp161,4 miliar menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran. Namun, hal ini tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik.
"Kondisi keuangan memang sedang mengalami pemangkasan besar, namun instruksi Bapak Wali Kota jelas, yakni kita harus bekerja maksimal dengan apa yang ada. Kami melakukan langkah-langkah taktis seperti perbaikan darurat di titik-titik vital, di antaranya Bundaran Pasar Rejo Agung dan Jalan Suprapto, agar mobilitas warga tidak terhambat," ungkap Sri Mulyani.
Sebagai bentuk upaya maksimal, Pemkot Metro berhasil menggiring dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp18 miliar.
Dana tersebut difokuskan untuk peningkatan dua ruas jalan utama, yakni Jalan Adipati Raya dan Jalan Piagam Jakarta.
Tak hanya itu, koordinasi intensif juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, seperti Jalan Pattimura dan Jalan Soekarno Hatta, dapat segera terealisasi.
"Kami terus berkoordinasi secara intens. Untuk Jalan Pattimura, proses tender di provinsi hampir selesai. Kami ingin memastikan setiap ruas jalan, baik milik kota maupun provinsi yang melintasi Metro, dalam kondisi layak bagi warga," tambahnya.
Di sisi administratif, upaya maksimal Pemkot Metro membuahkan hasil membanggakan. Kota Metro sukses mempertahankan peringkat pertama di Provinsi Lampung dalam hal Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) tahun 2026.
Menurut Sri Mulyani, prestasi ini merupakan barometer penting untuk mendapatkan insentif kedaerahan dari pemerintah pusat di masa mendatang. Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang transparan menjadi cara pemerintah mengomunikasikan proses pembangunan kepada publik.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Kota Metro berada di angka 70 persen. Sri Mulyani menyebutkan selain faktor usia jalan dan kendaraan Over Dimension Overload (ODOL), intensitas hujan yang tinggi juga menjadi penyebab kerusakan jalan.
"Faktor alam memang tidak bisa kita hindari, namun kami dari pemerintah kota sudah melakukan langkah antisipatif, termasuk memasang banner imbauan hati-hati di titik rawan. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat agar anggaran di masa mendatang bisa kembali normal, sehingga pembangunan infrastruktur termasuk drainase dapat kita maksimalkan kembali," tutupnya. (**)